Pengelolaan PT Semen Tonasa Harus Kembali ke Daerah, Herman Djide: Agar Warga Tidak Jadi Penonton

PANGKEP  – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Herman Djide, menegaskan bahwa PT Semen Tonasa seharusnya tetap dikelola secara mandiri di daerah, bukan ditarik ke pusat. Menurutnya, kebijakan sentralisasi justru dapat mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, yang selama ini sangat bergantung pada perusahaan semen terbesar di Indonesia Timur tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Rabu (5/2/2025), Herman menyampaikan bahwa dengan pengelolaan dari pusat, keuntungan yang dihasilkan PT Semen Tonasa tidak lagi berdampak signifikan terhadap warga Pangkep. Ia menilai bahwa kebijakan ini  membuat masyarakat setempat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, tanpa merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan tersebut.

Baca juga: Hendri Kampai: Ojek Online Milik Negara, Bayar Aplikasi Pakai Pajak Penghasilan!

“Pengelolaan PT Semen Tonasa diharapkan kembalikan ke daerah, di kelola secara mandiri oleh PT Semen Tonasa, agar keuntungan bisa dirasakan juga secara langsung oleh masyarakat Pangkep, baik dalam bentuk lapangan kerja, program sosial, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sebelumnya" ujar Herman.

PT Semen Tonasa telah menjadi salah satu sumber ekonomi utama di Kabupaten Pangkep. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan  lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan berbagai program sosial. Namun saat pengelolaannya dipusatkan, Herman menilai selama ini, anggaran untuk program-program tersebut terasa sangat berkurang karena mungkin saja dialihkan ke daerah lain.

Baca juga: Hendri Kampai: Kampung Tematik Produktif, Langkah Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional

Selain itu, ia juga menyoroti dampak lingkungan dan sosial yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PT Semen Tonasa. Menurutnya, perusahaan yang dikelola langsung dari pusat cenderung lebih fokus pada keuntungan bisnis, sementara kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan bisa berkurang.

“Perusahaan seperti PT Semen Tonasa bukan hanya tentang bisnis dan keuntungan. Ada tanggung jawab sosial yang harus dipikul, terutama terhadap warga sekitar yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan, ” tambahnya.

Baca juga: Hendri Kampai: Sudah Saatnya Pemerintah Membangun Koperasi Indonesia Inc., Sebuah Solusi untuk Kesejahteraan Bangsa

Herman pun mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan mandiri kembali ke daerah dapat lebih berdaulat dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap pemerintah pusat dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, agar dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya sendiri. Menurutnya, desentralisasi ekonomi adalah salah satu langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Hendri Kampai: Jangan Mau Jadi Bangsa Tukang Impor! Mari Berdaya di Tanah Sendiri

“Selama ini saat di pusatkan, Pangkep hanya menjadi daerah penghasil yang tidak mendapat keuntungan sepadan. Masyarakat di sini berhak merasakan manfaat langsung dari keberadaan PT Semen Tonasa, ” tegas Herman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Semen Tonasa dan pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan ini. Namun, wacana ini sudah mulai memicu diskusi di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang berharap ada solusi terbaik demi kesejahteraan warga Pangkep ( her)

Baca juga: PT Semen Tonasa Perkuat Komitmen TJSL Melalui Pakta Integritas dan Studi Banding ke Malang